Ekonomi Partisipatif

3 Likes Comment
ekonomi partisipatif

Ekonomi Partisipatif – Problematika peradaban dewasa ini makin kompleks ketika dilihat dari kacamata apa saja. Perkembangan teknologi semakin jauh meninggalkan manusia dan realitas.

Itu artinya, dalam perspektif ini, waktu tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada karena sifat perkembangan itu sendiri yang revolusioner. Era post-modern begitu mendominasi tiap tatanan hidup semua masyarakat dunia.

The Bordless World

Cirinya sebagai The Bordless World, dimana terjadinya mutasi manusia, barang, jasa, modal, teknologi dan budaya antar masyarakat nyaris tanpa hambatan. Hal ini dikenal dengan istilah Globalisasi. Globalisasi secara implisit berarti penyempitan dunia berkat perkembagan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan bila kita ingin mempertahankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut maka globalisasi merupakan hal yang tidak bisa ditolak.

Begitupula dengan liberalisme, kapitalisme, kebebasan, demokrasi, global warming, kualitas hidup lingkungan serta otonomi yang saling bergantung maka resiko utamanya adalah mengendurnya kualitas hidup manusia di bidang moral dan cara hidup yang berbanding terbalik dengan pesatnya kualitas manusia dibidang teknologi informasi.

Baca Juga : Mimpi MEA Berbasis Keadilan Sosial

Faktanya, dalam perspektif globalisasi ekonomi, bukan sesuatu yang bebas dan tidak mengandung masalah yang berarti sebab tidak berlangsung secara adil pada semua atraksinya.

Negara-negara dengan ekonomi yang kuat melalui korporasi yang didukung penuh oleh komitmen kepemerintahan semakin menancapkan kukunya dalam pengaturan tata ekonomi dunia.

Pengaruh ini menimbulkan kondisi yang tidak fair bagi Negara-negara berkembang dan Negara dunia ketiga. Tetapi perlu dipahami disini, globalisasi berbeda dengan globalisme. Globalisme merupakan suatu ideologi. Ideologi merupakan ajaran yang komprehensif tentang manusia dan dunia, yang mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ciri khas Globalisme

Ciri khas dari globalisme sering bersifat neo-liberlis. Dan neo-liberalis sering disamakan sebagai fundamentalisme pasar. Maksudnya adalah pengertian bahwa pasar, dalam bentuk apapun, akan mampu menyelesaikan semua masalah manusia dan dunia.

Padangan ini di landasi oleh pandangan bahwa manusia yang tidak utuh atau berat sebelah karena hanya dilihat sebagai makhluk satu dimensi saja yakni sebagai ‘homo economicus’. Dan ini bertolak belakang dengan pandangan sebenarnya tentang manusia yang hakikatnya adalah multidimensional.

Baca Juga : Antara Tradisi Dan Ilmu Pengetahuan Modern

Melihat kharakteristik diatas, Bangsa Indonesia, mau tidak mau harus terlibat aktif didalamnya. Bangsa ini sudah merdeka selama 70 tahun, namun faktanya masih dapat dirasakan bahwa dalam banyak aspek menjadi satu kesimpulan, bangsa ini kurang berdaulat; dalam banyak hal masih terlalu mematuhi keinginan Negara lain termasuk segi ekonomi. Dan menjadi bangsa yang kurang percaya diri ketika tampil dalam tatanan ekonomi dunia.

Itu artinya, dalam banyak hal, Indonesia masih belum dapat mandiri. Ketergantungan kepada Negara lain semakin melebar akibat lahirnya poros-poros baru dari perdangangan bebas yang menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang mesti dimenangkan.

Maka legalitas, melalui deal-deal ekonomi politik pun terjadi, demi memenangkan tender pasar Indonesia. Contohnya ketergantungan atas pangan yang amat besar telah dimanfaatkan oleh produsen-produsen pangan global.

Ekonomi yang partisipatif

Maka dengan kata lain Indonesia menjadi pasar yang menguntungkan karena masyarakat Indonesia dibentuk sebagai masyarakat konsumerisme yang sepenuhnya bergantung dari produk-produk internasional yang dirasa berkualitas, padahal tidak ada beda dalam hal kualitas dengan produk-produk nasional.

Kuantitas, strategi manajemen, target pasar, legalitas produk, serta manajemen yang baik ditambah dukungan promosi sekuat-kuatnya dari pemerintah merupakan kunci dasar bagi pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengawal segala bentuk kegiatan ekonomi dan tidak sepenuhnya menyerahkan pada kondisi pasar. Oke, kita bisa sepakat masalah ekonomi memiliki hukum pemintaan dan penawaran sendiri, tetapi pada realitasnya hukum itu bukanlah tatanan pasar yang tegas dan mampu berdiri sendiri tanpa campur tangan dari subjek dan pengawalan proses produksi, distribusi dan konsumsi.

Seperti konsumsi sapi nasional yang setiap tahun mencapai 25%, susu impor hampir mencapai 85%, garam 20%, kedelai 70%, bawang putih 85% dan gula tebu yang hampir menembus 45% konsumsi nasional.

Peningkatkan produksi

Padahal dengan sumber daya yang ada, Indonesia dapat memenuhi sendiri kebutuhannya dengan peningkatan produksi yang juga menyediakan lapangan kerja yang amat luas, menghemat devisa dan menyisahkan kebanggan. Dan hal pertama yang dapat dilakukan adalah rasa percaya diri bangsa dan spirit kemandirian yang besar.

Baca Juga : Demokrasi Lima Menit

Perlu diketahui, daftar panjang itu tidak akan berakhir malah cenderung akan terus bertambah. Problem internal yang memang wajib diberi perhatian khusus dan sifatnya tidak bisa di tunda lagi adalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, deflasi, utang luar negari, pengelolaan SDA yang tidak bertanggungjawab, korupsi yang kian mengganas, daya saing bisnis yang rendah, kualitas SDM yang tidak tepat sasaran keahlian, pembangunan infrastruktur yang kurang efisien, dsb.

Yang kian menarik untuk ditelaah dari problema-problema diatas adalah kharakter bangsa yang seolah terlena dengan permainan dari arus global dalam alam politik ekonomi dunia. Hasilnya ekonomi politik terasa kurang berwawasan kebangsaan dibeberapa tempat dan berjalan tanpa arah atau kurang terawasi dan terfasilitasi dengan baik dan bertanggungjawab.

Untuk itu peran semua elemen bangsa untuk pembangunan ekonomi berbasis kebangsaan harus benar-benar dilakukan. Dan itu harus bebas dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban ini adalah bentuk apresisi yang nyata untuk pembangunan bangsa dan Negara.

Dimulai dari hal-hal kecil

Hal-hal ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti kecintaan terhadap produk-produk nasional, pengawalan investasi barang, pengawalan lingkungan hidup, pemanfaatkan SDA secara benar dan bertanggungjawab serta penyiapan SDM bagi pembangunan ekonomi Indonesia agar sedikit demi sedikit mampu mandiri dalam pembangunan ekonomi dan sedikit demi sedikit mampu mengikis habis ketergantungan terhadap kegiatan ekonomi Negara lain.

Dengan begitu, globalisasi dan globalisme bukanlah suatu yang mengkhawatirkan, begitupun dengan masalah konsumerisme nasional terhadap produk asing, baik itu dari segi barang dan jasa secara signifikan dapat dikurangi.

Dari situ kita dapat melihat peran Masyarakat adat yang lebih kredibel, dibanding sebuah sikap yang apriori dari masyarakat modern sebenarnya. Karena peran masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi sangat integral.

Mengapa? Sebab perencanaan membutuhkan partispasi setiap elemen, dan ini akan memberikan dampak pembangunan ekonomi kaderahan yang lebih manjur.

Intuisi pembangunan ekonomi tidak harus selalu menitikberatkan pada pola pembangunan yang bergantung pada satu domain ilmu, karena dosa ilmu ekonomi terletak pada bentuk yang tidak partisipatif dan tidak menyentuh pada masyarakat sesungguhnya.

Sektor pariwisata eksotik yang sedang digagas dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah kepulauan memang sudah tepat, tapi fungsinya akan hilang tanpa mengangkat subjek pelaku ekonomi pariwisata tersebut, yakni masyarakat adat atau masyarakat lokal.

You might like

About the Author: miminwekerindo

Seorang full-time blogger yang baru belajar ngeblog beberapa tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.